Analisa Kasus Bank Lippo

Analisa Kasus Bank Lippo

dalam kasus PT. Bank Lippo yang terjadi pada bulan November tahun 2002, terdapat laporan keuangan ganda yang dilaporkan kepada pihak eksternal dan satu laporan keuangan internal untuk manajemen yang memiliki beberapa perbedaan yang menimbulkan permasalahan.

Pihak manajemen Bank Lippo membuat dua laporan keuangan yang berbeda demi kepentingan perusahaannya sendiri, dan pihak kantor akuntan publik Ernst & Young, Sarwoko and Sanjaya selaku auditor laporan keuangan Bank Lippo mengaku hanya mengaudit satu laporan keuangan saja. Dengan demikian, ada dugaan KAP ini memiliki keterkaitan dengan kasus ini karena sebagai auditor, seharusnya KAP tahu seluk beluk perusahaan tersebut.

Beberapa perbedaan yang terdapat pada ketiga laporan keuangan serta fakta berdasarkan Siaran Pers Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan dan Perdagangan tanggal 17 Maret 2003 di atas antara lain dalam hal :

a.              Pernyataan manajemen bahwa laporan keuangan per tanggal 30 September 2002 pada  ketiga laporan keuangan di atas telah diaudit. Padahal faktanya hanya satu laporan keuangan telah diaudit per tanggal 20 November yang disampaikan ke manajemen pada tanggal 6 Januari 2003.

b.             Perbedaan nilai aktiva yakni 24,185 Triliun untuk laporan keuangan publikasi dan 22,8 Triliun untuk laporan keuangan yang disampaikan kepada BEJ. Hal ini disebabkan oleh menurunnya AYDA (agunan/aset yang diambil alih) hasil penilaian oleh jasa Apprasial independen.

c.              Perbedaan laba/rugi bersih. Laporan keuangan versi iklan menunjukkan laba sebesar 98 miliar sementaran laporan keuangan yang dilaporkan ke BEJ dan versi manajemen menujukkan rugi hingga 1,273 Triliun. Hal ini disebabkan adanya penurunan nilai AYDA yang memerlukan tambahan cadangan (cadangan kerugian) yang menyebabkan laba sebesar 98 Milyar tidak cukup untuk menutupi kerugian atau penurunan nilai AYDA.

d.             Rasio kecukupan modal dari 24,77% (versi laporan keuangan publikasi) menjadi hanya 4,23% (versi laporan ke BEJ). Hal ini tentu saja merupakan dampak dari penurunan nilai aset yang dipindahkan ke AYDA yang tidak boleh digunakan untuk operasi.

·             Analisa Praktek Manajemen Laba dalam Kasus Bank Lippo

Untuk menganalisis adanya indikasi manajemen laba yang dilakukan oleh manajemen, mungkin titik tolak dimulai dari nilai laba sebesar 98 Milyar pada bulan september kemudian terjadi Subsequen Event sebelum tanggal 31 Desember yang mengakibatkan laba sebesar 98 Milyar tiba-tiba berubah drastis menjadi kerugian hingga mencapai 1,2 Triliun. Artinya terjadi penurunan laba hingga 1200% di periode tersebut.

Pertanyaannya adalah apakah tindakan yang dilakukan oleh manajemen ini dapat dikatakan sebagai manajemen laba ????.

Berdasarkan analisa kasus di atas, penyebab terjadinya kerugian adalah adanya penilaian kembali agunan yang di ambil alih yang tadinya memiliki nilai 2,39 T menjadi 1,42 T. dan penurunan nilai ini tentu akan menjadi kerugian yang akan mengurangi laba. Sehingga berdasarkan pertimbangan dan kalkukasi manajemen bahwa perusahaan perlu mencadangkan kerugian sebelum AYDA benar-benar laku terjual. Sehingga mucullah kerugian hingga mencapai 1,2 T.

Salah satu opini yang dapat dijadikan dasar untuk memastikan bahwa manajemen Bank Lippo melakukan praktek manajemen laba adalah pendapat dari Ahmad Hadibroto sebagai perwakilan auditor eksternal dalam suatu diskusi yang membahas kasus ini. komentarnya sebagai berikut :

 “AYDA bukanlah aset yang dapat digunakan untuk kegiatan usaha. Sesuai dengan PSAK No. 31, AYDA harus dijual sesegera mungkin dan dinilai dari nilai jual saat ini (netto). Fakta pada kasus Lippo adalah bahwa nilai AYDA masuk ke dalam laporan keuangan bukan atas permintaan manajemen, namun akibat dari paksaan auditor eksternal. Hal ini menurutnya wajar mengingat paksaan tersebut sesuai dengan praktek audit yang ada”.

Adapun motif dilakukannya manajemen laba oleh manajemen Bank Lippo sangat beragam oleh publik. Baik opini yang dibangun oleh pemerintah melalui lembaga-lembaga yang berkepentingan hingga para pengamat yang cendrung ekstrim dan radikal. Misalnya untuk menekan harga saham Bank Lippo sehingga pemilik lama dapat membeli kembali dengan harga murah dsb.

·             Kesalahan  manajemen laba yang dapat di lihat dari kasus  Bank Lippo yakni :

1.       Penyuapan (Bribery) Adalah menawarkan, memberikan, menerima, atau meminta sesuatu yang bernilai untuk mempengaruhi tindakan pejabat. Dalam kasus ini, Bank Lippo mengakali uang Negara dalam proses pengalihan asset yang dianggap macet pada BPPN. Di BPPN proses rekapitalisasi dan proses administrasi yang sedemikian banyak, sering kali dan bias menjadi sumber korupsi.

2.       Konflik Kepentingan (Conflict of Interest) Bertindak atas nama individu atau organisasi tetapi memiliki kepentingan pribadi dalam aktivitas yang dilaksanakan dan mempengaruhi/merugikan pihak yang diwakilinya. Dalam kasus ini, Bank Lippo memberikan kredit kepada kelompok sendiri sehingga melanggar BMPK namun Bank Lippo berdalih tidak ada asset yang tercatat di buku yang merupakan afiliasi dengan pinjaman group, padahal sudah jelas bahwa AYDA tersebut merupakan surat berharga meliputi saham dengan nama group sendiri.

·               Yang seharusnya dilakukan oleh bank lippo

Beberapa hal yang seharusnya dilakukan oleh manajemen Bank Lippo sehingga tidak terjadi praktek manajemen laba yang akan menjatuhkan citra perusahaan dan tentu saja secara makro tidak merugikan perekonomian indonesia khususnya di bidang perbankan, antara lain :

a.             Implementasi Good Corporate Governance yang baik

Terjadinya kesalahan terkait kata “diaudit” pada laporan keuangan yang dipublikasikan,  oleh dewan direksi diakui sebagai suatu kelalaian, mereka menyampaikan alasan bahwa komisaris yang seharusnya memeriksa laporan keuangan tersebut terlalu sibuk sehingga tidak memperhatikan kata-kata diaudit. Hal ini juga dipertegas oleh hasil pemeriksaan yang disampaikan melalui siaran pers pemeriksaan laporan keuangan. Hal ini menunjukkan lemahnya tata kelola perusahaan sehingga harus dievaluasi.

Kemudian terkait komposisi dalam jajaran dewan direksi dan komisaris. Seharusnya ada perwakilan dari pemilik minoritas. Hal ini tentu saja untuk mewujudkan salah satu prinsip good corporate governance yakni prinsip keadailan.

Bahkan penetapan komisaris sangat kontradikitf dengan aturan yang melarang komisaris berasal pemegang saham mayorits atau pengendali. Beberapa prinsip good corporate governance yang perlu diperhatikan dan diimplementasikan dengan baik oleh perusahaan antara lain :

Ø     Transparancy

Ø     Akuntabilitas

Ø     Keadilan

Ø     Responibilitas.

Prinsip-prinsip di atas adalah salah satu cara yang dapat digunakan untuk memonitor masalah kontrak dan membatasi perilaku oppurtunitic managmen untuk melakukan praktek manajemen laba.

b.             Kejelasan kontrak tujuan penilaian

Banyak opini yang menyayangkan permasalahannya terletak pada hasil penilaian kembali AYDA oleh penilai independen, terutama mereka yang memiliki latar belakang sebagai penilai. Menurut mereka, seharusnya ada kejelasan kontrak mengenai tujuan dari perusahaan menggunakan jasa penilaian darinya. Sehingga tidak terjadi hal seperti ini yang berakibat buruk bagi perusahaan dan citra profesi jasa penilai. Seharusnya manajemen memberikan kejelasan tujuan dari penilaian kepada penilai independen, sehingga konteks dan hasilnya nanti jelas.

Terkait dengan itu, Ahmadi Hadibroto menyarankan sebaiknya di masa yang akan datang manajemen diwajibkan untuk menyatakan secara spesifik dan konkrit tujuan dari penilaian, jangan hanya bersifat himbauan. Hal ini dapandang penting mengingat begitu signifikannya pengaruh tujuan penilaian terhadap hasil penilaiannya nanti.

c.              Pengawasan yang lebih ketat oleh dewan komisaris

Adanya laporan yang audited dan unaudit menunjukkan pengawasan yang lemah dari dewan komisaris yang tugas pokok dan fungsinya adalah dalam hal laporan keuangan. Adanya perbedaan pernyataan yang terjadi antara laporan keuangan publikasian dengan yang dikirim ke BEJ merupakan kelalaian dewan komisaris. Hal itu tidak akan terjadi andai saja dewan komisaris yang proses pemilihannya juga sudah kontradiktif dengan aturan tidak melakukan kelalaian.

·               Dalam literature lain menganalisis pemecahan kasus bank lippo sebagai berikut: Semua Dokumen Bank Lippo Harus di Buka

Semua dokumen yang berkaitan dengan kebijakan manajemen Lippo harus dibuka agar tidak terjadi saling lempar tanggung jawab dalam penyelesaian kasus Bank Lippo. Hal ini bertujuan agar kasus ini tidak berlarut-larut karena menyangkut kredibilitas perbankan secara keseluruhan dan dapat diketahui siapa yang paling bertanggung jawab.

Sedangkan mengenai adanya usulan penerbitan saham terbatas (right issue) menurut Jasso, merupakan satu usulan yang sangat materialis dan semua manajemen mengetahui. Dalam praktek perbankan sendiri, tanggung jawab manajemen bersifat kolektif
BPPN dan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara (BUMN) sendiri sudah melihat kasus Lippo ini sebagai bola panas, sehingga mereka tidak berani bertanggung jawab. Dengan dibukanya dokumen-dokumen menyangkut kebijakan yang telah ditempuh, maka akan jelas siapa yang paling bertanggung jawab.

·               Solusi yang di Lakukan Dari Manajemen Bank Lippo

Berdasarkan keterangan tertulis BPPN, pada 30 Oktober 2002 manajemen Bank Lippo melakukan presentasi tentang rencana strategis bank. Dalam presentasi itu, manajemen menyampaikan rencana reversed stock split dan upaya memperkuat struktur modal untuk mengantisipasi penerapan baselaccord II.

 Solusi yang ditawarkan adalah menambah modal dengan mekanisme rights issue.
Menanggapi rencana reversed stock split yang bertujuan meningkatkan likuiditas dan harga saham, BPPN dapat menyetujuinya. Sedangkan terhadap rencana rights issue, BPPN tidak setuju. Manajemen juga diminta berkonsultasi dengan Bank Indonesia untuk memperoleh kepastian tentang penerapan basel accord II, sehingga bisa ditentukan apakah diperlukan penambahan modal atau tidak.

 Kemudian pada 7 November 2002, manajemen mengajukan agenda Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) yang akan diselenggarakan pada 22 November 2002 untuk memperoleh persetujuan. Agenda yang diajukan: pertama, perubahan pengurus Bank Lippo; kedua, perubahan anggaran dasar, antara lain perubahan nominal saham termasuk reversed stock split; dan ketiga, persetujuan penjualan Aktiva yang Diambil Alih (AYDA). Terhadap dua agenda pertama, BPPN menyatakan persetujuannya, sedangkan untuk agenda ketiga, BPPN memberi catatan bahwa program penjualan aset harus dilakukan secara terbuka, mengacu ke praktik pasar yang sehat, serta sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku. Dengan persetujuan itu, BPPN menyatakan tidak pernah menyetujui rencana rights issue.

·               Solusi Yang Dilihat Dari Sisi Auditor

Dalam audit haruslah ada etika. Etika dalam auditing adalah suatu proses yang sistematis untuk memperoleh serta mengevaluasi bukti secara objektif mengenai asersi-asersi kegiatan ekonomi, dengan tujuan menetapkan derajat kesesuaian antara asersi-asersi tersebut, serta penyampaian hasilnya kepada pihak-pihak yang berkepentingan.

1.             Independensi

Independensi adalah keadaan bebas dari pengaruh, tidak dikendalikan oleh pihak lain, tidak tergantung pada orang lain (Mulyadi dan Puradireja, 2002: 26). Dalam SPAP (IAI, 2001: 220.1) auditor diharuskan bersikap independen, artinya tidak mudah dipengaruhi, karena ia melaksanakan pekerjaannya untuk kepentingan umum (dibedakan di dalam hal ia berpraktik sebagai auditor intern). Terdapat tiga aspek independensi seorang auditor, yaitu sebagai berikut.

·      Independence in fact (independensi dalam fakta) Artinya auditor harus mempunyai kejujuran yang tinggi, keterkaitan yang erat dengan objektivitas.

·      Independence in appearance (independensi dalam penampilan) Artinya pandangan pihak lain terhadap diri auditor sehubungan dengan pelaksanaan audit.

·      Independence in competence (independensi dari sudut keahliannya) Independensi dari sudut pandang keahlian terkait erat dengan kecakapan profesional auditor.

2.             Tanggung Jawab Auditor

The Auditing Practice Committee, yang merupakan cikal bakal dari Auditing Practices Board, ditahun 1980, memberikan ringkasan (summary) tanggung jawab auditor:

·      Perencanaan, Pengendalian dan Pencatatan. Auditor perlu merencanakan, mengendalikan dan mencatat pekerjannya.

·      Sistem Akuntansi. Auditor harus mengetahui dengan pasti sistem pencatatan dan pemrosesan transaksi dan menilai kecukupannya sebagai dasar penyusunan laporan keuangan.

·      Bukti Audit. Auditor akan memperoleh bukti audit yang relevan dan reliable untuk memberikan kesimpulan rasional.

·      Pengendalian Intern. Bila auditor berharap untuk menempatkan kepercayaan pada pengendalian internal, hendaknya memastikan dan mengevaluasi pengendalian itu dan melakukan compliance test.

·      Meninjau Ulang Laporan Keuangan yang Relevan. Auditor melaksanakan tinjau ulang laporan keuangan yang relevan seperlunya, dalam hubungannya dengan kesimpulan yang diambil berdasarkan bukti audit lain yang didapat, dan untuk memberi dasar rasional atas pendapat mengenai laporan keuangan.